Lewati ke konten

Panduan Pajak Usaha

Pajak UMKM & Perusahaan Indonesia

Ringkasan tarif dan ketentuan pajak usaha yang berlaku: PPN, PPh 21, PPh 23, PPh final UMKM, faktur pajak, dan Coretax. Setiap angka merujuk ke peraturan yang disebutkan. Untuk kasus yang tidak biasa, tetap bicarakan dengan konsultan pajak.

PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Tarif 12%; DPP nilai lain 11/12 untuk barang/jasa non-mewah

  • Sejak 1 Januari 2025 tarif PPN adalah 12% (PMK 131/2024). Yang membedakan barang mewah dan non-mewah adalah dasar pengenaan pajaknya (DPP), bukan tarifnya.
  • Untuk barang/jasa yang tidak tergolong mewah, DPP-nya nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga PPN efektifnya 11% dari harga (untuk penyerahan umum, faktur memakai kode transaksi 04). Untuk barang mewah, PPN 12% dihitung dari harga penuh.
  • Pengusaha Kena Pajak (PKP) memungut PPN atas penjualan (PPN keluaran) dan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar saat belanja (PPN masukan). Selisihnya disetor sebagai PPN kurang bayar setiap masa.
  • Faktur pajak diberi Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 17 digit (2 digit kode transaksi + 2 digit kode status + 13 digit nomor seri/NSFP). Nomornya diberikan otomatis oleh Coretax saat faktur diunggah dan disetujui (PER-11/PJ/2025).

Enaccount menghitung PPN keluaran & masukan otomatis, menyesuaikan tarif dengan status PKP organisasi, dan menyiapkan kertas kerja serta berkas XML berformat Coretax. Untuk barang dengan perlakuan sendiri, seperti emas, buku, dan sembako, Agen AI merujuk katalog per jenis barang. Pelaporan tetap Anda lakukan lewat kanal resmi DJP (Enaccount bukan PJAP).

PPh 21 (Pajak Penghasilan Pegawai)

Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PMK 168/2023

  • PPh 21 dipotong dari penghasilan pegawai: gaji, upah, tunjangan, bonus, dan THR.
  • Sejak 2024, pemotongan bulanan memakai Tarif Efektif Rata-rata (TER) (PP 58/2023): tarif dilihat dari kategori (A/B/C) dan penghasilan bruto. Pada masa pajak terakhir (Desember, atau bulan pegawai berhenti), PPh 21 setahun dihitung ulang dengan tarif progresif Pasal 17.
  • Pemberi kerja wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21 setiap masa lewat SPT Masa PPh Pasal 21/26, termasuk bukti pemotongan bulanan (BPMP) dan bukti potong tahunan (BPA1) untuk pegawai tetap.

PPh 23 dan PPh 4 ayat (2)

  • PPh 23 dikenakan atas penghasilan tertentu yang dibayarkan ke pihak lain, seperti jasa, sewa, royalti, dan hadiah. Pembayarnya yang memotong (misalnya 2% untuk jasa) lalu menerbitkan bukti potong.
  • PPh 4 ayat (2) bersifat FINAL: sekali dipotong, tidak bisa dikreditkan. Contohnya sewa tanah/bangunan (10%), bunga deposito (20%), dividen (sesuai ketentuan), dan pengalihan tanah/bangunan.
  • Membedakan PPh 23 (tidak final, bisa dikreditkan) dari PPh 4(2) (final) menentukan benar-salahnya kewajiban setoran Anda.

PPh Final UMKM 0,5%

  • PPh final 0,5% dari omzet berlaku bagi wajib pajak dengan omzet sampai Rp4,8 miliar per tahun (PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026, berlaku 22 April 2026).
  • Orang pribadi dan PT Perorangan dapat memakainya tanpa batas waktu selama syaratnya terpenuhi; koperasi maksimal 4 tahun pajak (koperasi yang terdaftar sebelum 22 April 2026 boleh sampai tahun pajak 2029). PT, CV, Firma, dan BUMDes yang terdaftar sejak 22 April 2026 langsung memakai tarif umum PPh Badan; yang terdaftar sebelumnya boleh menghabiskan sisa jangka waktunya (PT 3 tahun; CV/Firma/BUMDes 4 tahun).
  • Bagi orang pribadi, omzet Rp500 juta pertama setahun tidak dikenai PPh final ini.
  • Skema final membuat hitungan pajaknya sederhana. Laporan keuangan tetap perlu, karena bank, investor, dan Anda sendiri tetap butuh angka yang rapi.

Coretax dan e-Faktur

Sistem perpajakan terbaru DJP

  • Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terpadu DJP: faktur pajak, bukti potong, dan SPT dalam satu kanal.
  • Faktur pajak elektronik kini dibuat atau diunggah di Coretax; Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 17 digit diberikan otomatis oleh Coretax (PER-11/PJ/2025).
  • Sejak tahun pajak 2025, SPT Tahunan PPh Badan disampaikan melalui Coretax, dengan lampiran laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal.

Enaccount menyiapkan kertas kerja pajak: rekonsiliasi fiskal, kertas kerja SPT Tahunan PPh Badan, dan berkas XML faktur pajak & bukti potong berformat Coretax yang Anda unggah sendiri di Coretax. Ke arah sebaliknya, dokumen yang Anda unduh dari Coretax (faktur pajak, bukti potong, BPE, bukti setor ber-NTPN, SPT, surat DJP) bisa dikirim ke Kotak Berkas; AI mengenalinya dan mengarsipkannya per masa pajak di Arsip Pajak. Surat seperti SP2DK dan STP masuk daftar kerja beserta tenggatnya. Enaccount tidak mengirim apa pun ke DJP.

Tenggat yang perlu diingat

  • PPN masa: setor dan lapor SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya (mis. masa Juni dilaporkan paling lambat 31 Juli).
  • PPh 21/26 dan PPh potong/pungut lainnya: setor paling lambat tanggal 15, lapor SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (PMK 81/2024).
  • PPh Badan tahunan: 4 bulan setelah akhir tahun buku (perpanjangan 2 bulan dengan pemberitahuan).
  • Angsuran PPh 25 dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tenggat yang jatuh pada hari libur bergeser ke hari kerja berikutnya.

Pertanyaan umum

Apakah PPN Indonesia 11% atau 12%?

Tarifnya 12% (PMK 131/2024). Untuk barang/jasa non-mewah, DPP-nya 11/12 dari harga sehingga PPN efektifnya 11% dari harga; untuk barang mewah, 12% dihitung dari harga penuh.

Berapa PPh Final UMKM?

0,5% dari omzet bagi wajib pajak dengan omzet sampai Rp4,8 miliar per tahun (PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026). Orang pribadi dan PT Perorangan tanpa batas waktu; koperasi maksimal 4 tahun (yang terdaftar sebelum 22 April 2026 boleh sampai tahun pajak 2029); PT/CV/Firma/BUMDes yang baru terdaftar sejak 22 April 2026 memakai tarif umum.

Apa itu Coretax?

Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terpadu DJP untuk faktur pajak, bukti potong, dan SPT. Software akuntansi bisa menyiapkan kertas kerja dan berkas XML-nya, tetapi pengunggahan tetap dilakukan wajib pajak sendiri di Coretax.

Apakah Enaccount mengirim pajak langsung ke DJP?

Tidak. Enaccount bukan PJAP. Enaccount menghitung pajak, menyusun kertas kerja, dan membuat berkas XML berformat Coretax. Pengunggahan dan pelaporannya Anda lakukan sendiri di Coretax.

Hitung PPN dan PPh langsung dari transaksi Anda

Enaccount juga menyiapkan kertas kerja SPT-nya. Coba gratis 14 hari, tanpa kartu kredit.

Coba Gratis 14 Hari
Panduan Pajak Usaha Indonesia: PPN 12%, PPh 21 TER, PPh 23